KLATEN – Lacaknews.com – Gejolak internal melanda Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Klaten. Sejumlah pengurus harian dan jajaran Ketua Pengurus Anak Cabang (PAC) secara mengejutkan menyatakan mundur dari jabatan mereka.
Langkah drastis ini dipicu oleh akumulasi kekecewaan terhadap gaya kepemimpinan Ketua DPC PPP Klaten terpilih, Legiman, SH. Sang ketua dituding tidak transparan mengenai Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) keuangan serta terkesan sepihak dalam menyusun struktur kepengurusan periode 2026–2031.
Dugaan pelanggaran mekanisme organisasi ini diungkapkan oleh Ketua PAC Klaten Tengah, berinisial MK. Saat dikonfirmasi awak media pada Rabu (15/7/2026), MK membeberkan bahwa dalam Musyawarah Cabang (Muscab) yang digelar di Hotel Kusuma Sahid Solo pada 3 Mei 2026 lalu, pihak DPC sama sekali tidak memaparkan LPJ kinerja maupun keuangan.
“Forum itu dihadiri seluruh pengurus PAC se-Kabupaten Klaten. Namun, tidak ada penyampaian LPJ dari ketua, baik secara lisan maupun tertulis. Ini kan aneh,” kata MK.
Menurut MK, transparansi anggaran dan program kerja adalah hal mutlak yang harus diketahui seluruh kader di tingkat kecamatan. Kecewa karena aspirasi dan fungsi kontrol mereka diabaikan, MK akhirnya memilih meletakkan jabatannya.
“Komitmen dan keterbukaan itu fondasi organisasi. Karena perhatian ke bawah minim dan manajemennya tertutup, saya memilih mundur,” tegasnya.
Senada dengan MK, Ketua PAC Klaten Utara berinisial W menyoroti kejanggalan sejak forum pra-Muscab pada 26 April 2026. Pertemuan tersebut diklaim hanya fokus pada penetapan kembali Legiman sebagai ketua tanpa membahas struktur strategis lainnya.
W mengira pembahasan formatur pengurus akan dilanjutkan pada Muscab utama di Solo. Namun kenyataannya, hak interupsi dan ruang diskusi peserta forum dikunci.
“Semua anggota berhak tahu anggaran masuk dan keluar organisasi selama lima tahun. Jika ini disembunyikan, bagaimana kebersamaan dan kepercayaan bisa terjaga?” ujar W.
Di sisi lain, Ketua PAC Karangdowo berinisial K sebenarnya tidak mempermasalahkan posisi Legiman sebagai ketua. Masalah baru muncul saat pertemuan konsolidasi di Gedung DPC PPP Klaten pada 7 Juni 2026, ketika susunan pengurus baru tiba-tiba diumumkan tanpa ada musyawarah mufakat dengan arus bawah.
“Penyusunan pengurus baru periode 2026–2031 dilakukan tanpa melibatkan PAC. Banyak rekan-rekan yang menolak dan meminta SK tersebut ditinjau ulang,” ungkap K.
Buntut dari aksi boikot ini, para Ketua PAC yang membelot sepakat mengeluarkan dua maklumat penting yang ditujukan kepada DPW dan DPP PPP:
Mendesak Transparansi: Menuntut Ketua DPC PPP Kabupaten Klaten segera memaparkan LPJ lima tahun terakhir secara tertulis dan terbuka.
Kocok Ulang Formatur: Meminta DPP dan DPW PPP membatalkan susunan kepengurusan DPC PPP Klaten periode 2026–2031 dan melakukan musyawarah ulang yang melibatkan seluruh PAC.
Hingga berita ini diturunkan, riak di internal partai berlambang Ka’bah ini belum mereda. Ketua DPC PPP Klaten, Legiman, SH, belum memberikan klarifikasi atau keterangan resmi terkait gelombang pengunduran diri massal anggotanya tersebut. Jurnalis masih berupaya menghubungi pihak DPC untuk mendapatkan konfirmasi perimbangan berita. (Red)
