Lacaknews.com – KLATEN – Langkah Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Klaten yang gencar melayangkan surat imbauan kepada para pelaku usaha kuliner menuai sorotan tajam. Instansi tersebut meminta para pemilik usaha kuliner untuk segera mendaftarkan kegiatan usaha mereka guna mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pajak restoran.
Ketua Perkumpulan Mawar Hitam, Andi Agata, mengungkapkan bahwa sorotan ini berawal dari banyaknya keluhan para pelaku usaha kecil yang merasa resah setelah menerima surat resmi dari BPKPAD. Dalam surat tersebut, mereka diminta segera melakukan pendaftaran sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan.

Di satu sisi, Andi mengakui langkah BPKPAD merupakan upaya positif dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten untuk mengoptimalkan penerimaan daerah. Namun, di sisi lain, ia menilai momentumnya sangat tidak tepat mengingat daya beli masyarakat sedang melemah.
“Terkait beberapa warung yang mendapat surat pendataan NPWPD Pemkab harus lebih peka dan memperhatikan kondisi perekonomian pelaku usaha maupun masyarakat. Jangan sampai usaha yang baru merintis langsung dibebani pajak. Walaupun dengan alibi pajak itu dibebankan ke pembeli,” kata Andi Agata saat memberikan keterangannya.
Andi menyayangkan sikap Pemkab Klaten yang terkesan agresif menyasar sektor kuliner kecil, sementara banyak potensi pajak dari sektor berskala besar lainnya yang justru belum dioptimalkan. Ia mencontohkan sektor pajak reklame, air, tempat hiburan seperti karaoke, hotel, hingga homestay yang dinilai masih longgar pengawasannya.
Bukan hanya sektor pajak, potensi pendapatan daerah dari sektor retribusi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) juga dinilai menguap begitu saja. Menurut pengamatannya, masih banyak bangunan industri, tempat usaha, menara tower, SPPG, hingga KDMP di Klaten yang belum mengantongi izin resmi tersebut.
Lemahnya pengawasan ini, lanjut Andi, mencerminkan adanya masalah serius pada penegakan peraturan daerah (perda) di Kabupaten Klaten, termasuk mandulnya fungsi pengawasan dari pihak legislatif.
“Intinya, kalau ada potensi yang lebih besar dan tidak bersinggungan langsung dengan masyarakat kecil, kenapa tidak dioptimalkan?” tanya Andi Agata heran.
Ia pun mempertanyakan mengapa masyarakat kecil selalu menjadi target utama objek pendapatan baru, sedangkan pelaku usaha kelas kakap terkesan luput dari perhatian pemerintah.
Andi kemudian mengingatkan Pemkab Klaten mengenai regulasi yang sudah diatur dengan sangat jelas di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025. Berdasarkan aturan tersebut, instrumen penting seperti PKKPR seharusnya menjadi fondasi awal untuk memastikan seluruh pemanfaatan ruang—baik usaha maupun non-usaha—selaras dengan rencana tata ruang. Setelah PKKPR terpenuhi, barulah dokumen lingkungan, PBG, hingga Sertifikat Laik Fungsi (SLF) diterbitkan.
Dengan mengoptimalkan regulasi tersebut pada sektor industri dan usaha besar, Pemkab Klaten dinilai bisa mendongkrak PAD secara signifikan tanpa harus menekan para pelaku UMKM kuliner yang sedang berjuang bertahan hidup di tengah lesunya ekonomi.
Saat ini dektahui bahwa BPKPAD Kabupaten Klaten sedang gencar mengirimkan surat kepada pelaku usaha kuliner dan beberapa sektor usaha untuk melakukan pendataan NPWPD. Hal tersebut disampaikan oleh Rini Pujiastuti. Menurutnya langkah tersebut diambil atas dasar rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka optimalisas. (Hilal)











