Pengadaan 2000 paket alat cuci tangan untuk UMKM senilai 1,8 milyar tahun anggaran 2021 oleh Disdagkop Klaten berkembang menjadi opini liar, setelah adanya pemanggilan beberapa orang yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) beberapa waktu lalu.
Opini tersebut mengarah pada dugaan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan serta penunjukan pihak ketiga selaku pelaksana pekerjaan, yang disinyalir kegiatan tersebut sangat dipaksakan
Dari Informasi yang berhasil dikumpulkan oleh Lacaknews.com , sebanyak 400 (Empat ratus) UMKM dilingkungan alun-alun Klaten menerima paket alat cuci tangan tersebut, Namun keberadaannya dipertanyakan, pasalnya dari sekian banyak pedagang yang ada dialun-alun, tak terlihat memajang alat cuci tangan bantuan Disdagkop UMKM Klaten.
Supriyanta, S.Sos, M.Si, selaku sekretaris dan pengguna anggaran dalam paket alat cuci tangan Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Klaten memaklumi akan hal tersebut, namun ia secara tegas menyampaikan bahwa secara administrasi dan mekanisme pengadaan sudah sesuai aturan.
“Yang saya sampaikan disini sama dengan yang saya sampaikan di Kepolisian. Dan secara Administrasi semua sudah lengkap” ujar Supri saat ditemui diruang Dinasnya.
Menanggapi opini liar yang berkembang,menurut pandangan Supri, bisa jadi karena proses pengajuan paket pekerjaan tersebut sebelumnya sempat mengalami penundaan, sehingga ketika pekerjaan ini muncul, hal itu menjadi perbincangan rekanan atau penyedia jasa, yang sebelumnya sudah dengar dan mengajukan penawaran.
Diterangkan oleh Supri, bahwa pekerjaan paket alat cuci tangan untuk UMKM oleh Disdagkop UMKM Klaten dilaksanakan secara penunjukan langsung, karena dalam kondisi darurat.
Sedangkan pendistribusian dikirim langsung ke penerima oleh rekanan sesuai nama yang tertuang di Surat Keputusan (SK) Bupati.
“Pengadaan dilakukan dengan cara penunjukan langsung karena kondisi darurat, dan barang dikirim langsung oleh rekanan ke penerima.” ujar Supri.
Joko Purnomo, S.E selaku Ppkom dalam pekerjaan ini ketika hendak dikonfirmasi terkait penerima manfaat serta proses pendistribusian sedang tidak ada diruang kerjanya, ketika dihubungi lewat aplikasi chat pribadi, Joko menyampaikan bahwa dirinya tidak berani komentar banyak.
“Pangapunten mas, untuk terkait hal itu saya tidak berani komen karena sedang disidik oleh Polres” balas Joko lewat aplikasi WA.saat dihubungi untuk meminta waktu dan keperluan menemui dirinya.
Diwaktu yang sama Joko juga menerangkan bahwa sudah mengirimkan surat permohonan audit kepada Inspektorat Kabupaten Klaten tetapi tidak segera ditanggapi
“Setelah selesai kegiatan kita bersurat ke inspektorat kaitan permohonan bantuan audit kegiatan ini ditanggal 31 Januari 2022 karena inspektorat kan lembaga internnya Pemda, tapi tidak segera ditindak lanjuti” imbuh Joko
Dan ketika tim lacaknews.com menanyakan apakah ada pressure dari atasan terkait kegiatan tersebut, Joko menjawab iya ada dan mau gimana lagi karena itu perintah
Dilain pihak, BPBD selaku OPD yang menyalurkan BTT, melaloui Anjung selaku Kasubag Keuangan menyampaikan.
BPBD ketika menerima ajuan penggunaan BTT dari Disperindag Kop langsung ditindaklanjuti, sedangkan proses rekomendasi pencairan dari Disperindagkop yang menjalankan.
“Setelah ada rekomendasi pencairan dan anggaran yang diajukan telah masuk ke rekening, langsung kami transfer ke rekening dinas yang bersangkutan” ujar anjung menjelaskan.
Dan sampai berita ini diterbitkan kasus ini masih ditangani oleh bagian Tipikor Polres Klaten (Tim)
