Lacaknews.com – Klaten – Sebagian masyarakat Pepe. Ngawen, Klaten selaku ahli waris makam yang terdampak proyek jalan tol menghendaki tanah penganti tempat pemakaman tetap berada dilingkungan dukuh Bladon, selain itu mereka juga menghendaki agar pemerintah desa melibatkan warga dalam pengadaan dan pemindahan makam Hal tersebut disampaikan oleh masyarakat pada pertemuan penyampaian nilai ganti rugi makam dan pemindahan makam terdampak Jalan Tol oleh BPN Klaten yang dilaksanakan digedung pertemuan desa Pepe, Senin (7/11).
Seperti yang disampaikan oleh Wasana warga Bladon,Pepe, Ngawen, dirinya beserta warga menghendaki agar makam tetap berada dilingkungan dukuh Bladon, Pepe, sehingga ketika ada pemakaman tidak kejahuan. menurutnya selama ini warga kebingungan untuk prosesi penguburan ketika ada kematian, karena belum adanya kejelasan makam penganti, dan terpaksa warga yang meninggal harus dikuburkan ke desa lain
“kami ingin makam tetap berada dilingkungan dukuh Bladon, agar tidak jauh untuk penguburan” ucapnya dipertemuan pengantian ganti rugi makam dan pemindahan makam.
Seperti yang disampaikan di atas, sebagian besar warga belum tahu bahwa pemerintah desa telah membentuk panitia pengadaan dan pemindahan makam, karena warga tidak dilibatkan dalam hal tersebut. Untuk itu, warga menghendaki agar pemerintah desa melibatkan warga terutama ahli waris dalam pemindahan maupun pengadaan tanah penganti makam.
Purwanto selaku warga Bladon menyampaikan hal yang senada dengan apa yang disampaikan oleh Wasana, bahwa karena terdampak jalan Tol, warga menghendaki agar pemerintah desa segera mengadakan pengantian tanah makam dan melibatkan warga dalam pengadaan maupun pelaksanaan pemindahan jenazah yang berada di makam Bladon.
“Keinginan kami sederhana, karena terdampak tol, maka dibutuhkan makam penganti, harapan kami makam tersebut tetap berada dilingkungan desa kami. ” terangnya
Lebih lanjut Purwato menyampaikan, selama ini kami kebingungan ketika ada warga yang meninggal karena belum ada tanah makam penganti, dengan terpaksa kita nembusi wilayah terdekat meminta izin untuk memakamkan warga kami. Selain itu, rencana tanah penganti makam yang ditawarkan pemerintah desa tidak sesuai harapan kami, karena secara luasan harusnya lebih dari luas dari tanah tanah makam terdampak, dan akses jalan masuk tidak bisa dilalui oleh mobil ambulan, dan tempatnya jauh dari dukuh kami, imbuhnya.
Menanggapi apa yang menjadi tuntutan warga, Eko Paryanto Sekretaris desa Pepe, yang juga selaku panitia pengadaan tanah dan pemindahan makam, didepan awak media menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintahan desa melalui panitia sudah sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku.
“Menurut kami tidak ada yang dilanggar, kami melakukan pelepasan terkait TKD, otomatis yang terkena dampak tol kami lepas, langkah pertama kita mengajukan izin Bupati dan Gubernur setelah turun, otomatis kami cari tanah penganti dan diantaranya adalah makam, dan makam sudah kami carikan tanah penganti dan lokasinnya pun berdekatan, yang dulu di Bladon yang sekarang di Sidodadi, menurut kami tidak ada masalah karena regulasi sudah kami lalui” Terang Eko Paryanto kepada awak media.
Sedangkan terkait keterlibatan masyarakat dalam Musdes imbuhnya itu merupakan ranah panitia dengan BPD dan instansi terkait yaitu dengan kecamatan serta Dispermasdes dan tahapan itu sudah kami lalui, terkait dengan adanya permintaan masyarakat dalam forum ini, kami akan koordinasi dengan tim paniti dan kepala desa untuk pertimbangannya, Pungkas Eko. (Tim Red)
